Pembangunan PLTA Tampur Ancam Habitat Hewan Langka

Ilustrasi Bendungan

Banda Aceh – Aktivis lingkungan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, TM Zulfikar mengatakan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang rencananya akan dibangun Pemerintah Aceh di Desa Tampur, Kecamatan Pining, Gayo Lues, mengancam habitat sejumlah hewan liar. Beberapa di antaranya, menurut Zulfikar, hewan-hewan yang beradi di kawasan itu termasuk spesies langka yang harus dilingdungi dari kepunahannya.

“Lokasi pembangunan PLTA ini masuk ke dalam kawasan lindung. Di kawasan itu terdapat sebaran populasi (habitat) Orangutan dan menjadi tempat lintasan kawanan Gajah,” kata TM Zulfikar dalam diskusi yang digelar Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) terkait dinamika pembangunan PLTA Tampur, Senin, 19 Februari 2018, di Banda Aceh.

Selain orangutan dan gajah, kata Zulfikar, di kawasan tersebut terdapat sejumlah mamalia seperti kera ekor panjang, siamang, beruang madu, berang-berang, kijang, serta sejumlah hewan liar lainnya. Selain itu menurutnya, di kawasan itu terdapat sejumlah hewan amphibi dan reptil, ikan, serta burung-burung langka, seperti rangkong badak, elang ular bido, julang emas, serta sejumlah spesies burung lainnya.

“Kawasan ini merupakan ‘surga’ dari keanekaraaman hayati kita. Bayangkan saja jika pembangunan PLTA yang membutuhkan area 4 ribu hektare lebih, tidak bisa diyangkan kerusakan lingkugnan dan ancaman bagi hewan-hewan tersebut,” ujarnya.

Selain ancaman terhadap sejumlah hewan liar, Zulfikar juga mengatakan di kawasan tempat pembangununan PLTA Tampur itu juga terdapat 67 kepala keluarga yang telah lama tinggal di daerah tersebut.

“Jumlah itu kepala keluarganya saja, tetapi mereka kan punya anak dan istri, yang nantinya jika pembangunan PLTA itu dilakukan, mereka akan direlokasi,” ujarnya.

Ancaman lainnya dari pembangunan PLTA itu, Zulfikar menambahkan, adalah warga di tiga kabupaten di bawahnya (hulu sungai) yang terancam jika bendungan itu pecah.

“Aceh berada di wilayah patahan gempa. Kita tidak mengetahui apakah bendungan itu tahan akan gempa. Dan jika itu terjadi, maka akan menghanyutkan tiga kabupaten di hulu sungai yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa,” ujarnya.

TM Zulfikar menyangkan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan kehendak untuk terus membangun pembangkit listrik baru, sementara banyak pembangkit listrik yang sudah dilakukan pembangunannya di wilayah lain seperti PLTA Peusangan menurutnya belum optimal menghasilkan listik untuk Aceh.

“Kenapa harus di sini? Apa tidak ada lokasi lain. Seharusnya pemerintah mencari alternatif daerah lain untuk membangun pembangkit listrik atau mengotimalkan pembangkit yang sudah ada dan yang telah direncanakan pembangunannya, seperti Geothermal Seulawah,” ungkap bekas Ketua Walhi Aceh ini.

Untuk itu, Zulfikar beraharap, program AcehGreen Pemeritnahan Irwandi-Nova dapat sejalan dengan program AcehEnergi yang direncanakan.

“Kami bukan berarti menghambat pembangunan, tetapi bagaimana meminimalisir kerusakan lingkungan dan ancaman yang ditimbullkan dari proyek itu. Apalagi, sampai menjadi ketakutan di masyarakat,” ujarnya.

Husaini dari Yayasan HAkA mengatakan di dalam Dokumen Analisi Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan PLTA Tampur, terdapat hal yang ‘menggelikan’, di mana penyelamatan satwa liar yang berada di kawasan proyek itu akan dilakukan penggiriangan oleh Dinas Kehutanan dan BKSDA. “Ini akan sulit dan seakan tidak mungkin dilakukan. Bagaimana bisa dengan mudah menggiring hewan-hewan liar itu, contohnya harimau,” ujarnya.

Sementara itu Imam Desa Tampur Paloh, Hasbi, yang hadir dalam pertemuan itu menyesalkan sikap Pemerintah Aceh yang hanya memikirkan penggiringan dari satwa-satwa liar, sementara manusia yang tinggal di bawah bendungan itu tidak diperdulikan.

“Kenapa hewan yang dipikiran, kenapa tidak manusianya dulu. Yang kami tahu, kami akan direlokasi, tapi bagaimana relokasinya dan ke mana kami tidak tahu. Bagaimana nasib kami kalau ini jadi dibangun. Kami juga kesehariannya hidup dengan mencari ikan di sungai, yang katanya nanti tidak bisa lagi mencari ikan kalau ada PLTA karena sudah bercampur limbah,” ujarnya.

Handoko Hidayat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA), berhadap pembangunan PLTA itu tidak dilakukan. Hal itu karena menurutnya pembangunan proyek itu dikhawatirkan membuat konflik satwa dengan manusia akan meningkat.

“Biaya yang ditimbulkan dari kerugian konflik satwa liar dan penanganannya akan lebih besar, dibandingkan pendapatan dari proyek itu. Strategi mitigasi satwa liar perlu dilakukan, untuk mengantisipasi jika hewan-hewan itu merubah perilakunya,” ujarnya.

Mengenai rencana penggiringan satwa itu, Handoko mengatakan itu menang salah satu upaya yang dilakukan jika pembangunan PLTA dilakukan, namun hal itu bukanlah solusi utama. Menurutnya, perlu ada upaya lain untuk melakukan penyelamatan secara komprehensif.